You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
KI DKI Adakan Webinar Perlindungan HAM Melalui Keterbukaan Informasi
.
photo Rezki Apriliya Iskandar - Beritajakarta.id

KI DKI Adakan Webinar Perlindungan HAM Melalui Keterbukaan Informasi

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan webinar bertajuk "Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Melalui Keterbukaan Informasi".

Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat 

Pelaksanaan webinar yang dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Harminus ini merupakan momentum hari hak asasi manusia yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan korelasinya dengan HAM yang bersifat universal.

Komisioner KI Provinsi DKI Jakarta, Nelvia Agustina mengatakan, keterbukaan infomasi publik menjadi bagian penting perlindungan HAM.

KI Provinsi DKI Target Selesaikan Sengketa Informasi di 100 Hari Kerja

"Informasi yang dikelola dan disajikan harus berkualitas, cepat, tepat waktu dan cara sederhana," ujar Nelvia, yang juga bertindak sebagai narasumber webinar, dikutip dari siaran tertulis, Senin (21/12).

Pakar komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), Ibnu Ahmad menuturkan, Beragam opini dan perspektif dalam ragam kasus HAM menjadikan peran keterbukaan informasi  wujud upaya garda terdepan perlindungan hak asasi itu sendiri.

"Ke depan, Komisi Informasi perlu memberikan reward keterbukaan yang menjamin prinsip Hak Asasi Manusia," terangnya.

Komisioner KI Provinsi DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali selaku pelaksana webinar dari Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi menambahkan, pihaknya akan mengelaborasi ragam gagasan dan peran strategis dalam mengarusutamakan keterbukaan informasi publik.

"Kami akan terus menyempurnakan upaya penghormatan dan perlindungan HAM, terutama di DKI Jakarta melalui peningkatan akses dan partisipasi masyarakat terhadap informasi publik dalam ragam kasus HAM," urainya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM periode 20007-2012 Jhony Nelson Simanjuntak mengungkapkan, negara wajib memenuhi dan melindungi hak atas informasi publik secara terus menerus tanpa diskriminasi.

"Setiap orang dapat menikmati HAM itu sendiri sesuai sarana dan wewenangnya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Optimalisasi Layanan Publik, Pramono Kenalkan Fitur Baru JAKI

    access_time28-05-2025 remove_red_eye1589 personDessy Suciati
  2. Pramono-Rano Luncurkan 100 CCTV Keamanan Warga

    access_time28-05-2025 remove_red_eye1067 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Komisi E Tinjau Proyek Rehabilitasi Empat Sekolah

    access_time28-05-2025 remove_red_eye1063 personFakhrizal Fakhri
  4. Tingkatkan Okupansi Hotel, Pemprov DKI Gencar Selenggarakan Beragam Event

    access_time28-05-2025 remove_red_eye837 personDessy Suciati
  5. Pengurus Forum Anak dan KOMPPAK Kelurahan Kalibaru Dikukuhkan

    access_time01-06-2025 remove_red_eye783 personAnita Karyati

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik